BULETIN NUSANTARA, JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, menyampaikan bahwa untuk memulihkan perekonomian nasional diperlukan kolaborasi dan sinergi antar lembaga serta masyarakat. Untuk itu, tema seminar yang diambil merupakan refleksi dari hal-hal faktual yang dihadapi negara dan masyarakat saat ini. Sehingga, diharapkan nantinya seminar nasional ini dapat menghasilkan sebuah kajian ilmiah yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kebijakan yang telah diambil untuk perbaikan ke depannya.
“Harapannya peran strategis Kementerian Hukum dan HAM dalam restrukturisasi serta reformasi hukum HAM dapat merespon situasi dan tantangan yang mucul akibat pandemi Covid-19,” ungkap Yasonna pada acara yang bertema “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengekselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional” via zoom di Jakarta, Selasa (11/10)
Sebelumnya, Wapres menyampaikan bahwa reformasi regulasi tersebut harus menjalankan asas aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Sehingga, dapat terjadi keseimbangan antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi masyarakat yang berujung pada terlindunginya kesejahteraan umum.
“Dalam sistem tata hukum ketatanegaraan Indonesia setiap keputusan dan tindakan kita diharuskan atas untuk berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terutama asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum yang keduanya tersebut menjadi urgent di masa krisis nasional seperti pandemi Covid-19 ini,” ungkap Wapres.
Selain Menteri Hukum dan HAM, hadir dalam acara ini Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Andap Budhi Revianto, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Razilu, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan dan Peningkatan Daya Saing Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi. (hud/Setwapres)