Jakarta, Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting  Indonesia turun  menjadi 14 persen pada 2024. Bahkan, untuk mewujudkan target, Presiden menunjuk  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai leading sector untuk penanganan stunting.

Merespons hal tersebut, Dokter  Tirta Mandira Hudhi mengatakan, penyebab stunting ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat berkaitan dengan gizi. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk kembali perkuat peran posyandu.

“Kegiatan posyandu sempat dihentikan sejak awal pandemi hingga Agustus 2020 dan kembali dijalankan per November. Ini untuk lebih diperkuat lagi. Melalui posyandu dapat mengontrol kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi pada anak hingga menangani curhatan dari orang tua yang mengalami tekanan psikologi akibat  pembelajaran jarak jauh,”kata Tirta, Sabtu(13/2/2021).

Tirta mengatakan, program posyandu kembali dilakukan dengan protokol  kesehatan (prokes) yang ketat. Pada situasi pandem ini sangat berisiko pada peningkatan angka stunting.  Sebab pada pandemi ini banyak yang terdampak secara ekonomi  akibat pemutusan hubungan kerja(PHK).  Ini tentu berdampak pada gizi anak ketika orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk tumbuh kembang anak.

Trita menjelaskan, dengan adanya posyandu, tentu masalah-masalah tersebut dapat ditangani, pemerintah juga dapat menggunakan posyandu untuk edukasi tentang bahaya Covid-19.

Dengan begitu, melalui posyandu, segala kendala ditemui akan diinformasikan kepada puskesmas. Lalu dari puskesmas, masalah tersebut dapat disampaikan ke dinas kesehatan dan  pemerintah daerah(Pemda).

“Ada posyandu maka orang tua mengadu anak gizi kurang ke posyandu.  Laporan dari posyandu ini diteruskan ke puskesmas. Lalu dari puskesmas  melaporkan ke dinas kesehatan   dan diteruskan ke Pemda.  Dari  situ kelihatan  orang-orang yang  terdampak PHK dan masih memiliki anak  bisa dibantu  langsung  Jadi titik utama posyandu,”ucap Tirta.

Selanjutnya, Tirta juga mendorong BKKBN bersama Kementerian Kesehatan(Kemenkes), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)  untuk  bekerja sama membuat program  konsultasi  dengan menempatkan  psikolog atau psikiater di setiap puskesmas.

Tirta mengatakan, dengan kehadiran psikiater dan psikolog ini memberi ruang untuk orang tua untuk berkonsultasi terkait perkembangan anak berbagai kendala lain dialami dalam mendidik anak.

Menurutnya sangat penting untuk mengetahui perkembangan anak bukan  hanya dari fisik, melainkan perkembangan mental  juga. Selain itu, posyandu dapat menjadi tempat untuk  memberi edukasi tentang  vaksin, penyakit menular, sanitasi, lingkungan, dan hal lainnya yang sedang terjadi.

 

Sumber : beritasatu