Jakarta, Buletinnusantara – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif di 15 ruas tol adalah kebijakan liberal.
“Pemerintah tampaknya masih terus membuat rakyat semakin menderita dengan kebijakan-kebijakan neolibnya,” ujar Fadli, Jakarta, Senin (2/11/2015).
Politikus Partai Gerindra itu menilai pemerintah seakan tutup mata dengan kondisi perekonomian yang sangat menyulitkan masyarakat. (Baca juga: Tarif 15 Jalan Tol Naik)
“Harusnya cari jalan kreatif menambah pendapatan negara yang tak merugikan rakyat,” katanya.
Ia menegaskan pembangunan jalan tol seharusnya menggunakan konsep build, operate, and transfer (BOT). Apabila waktunya berakhir, tol yang semula dikelola swasta harus dikembalikan kepada negara dan kembali menjadi jalan umum biasa.
“Jagorawi dibangun 1978, harusnya sudah dikembalikan kepada negara. Ruas Jagorawi sudah berkali-kali balik modal, sudah seharusnya digratiskan. Tapi, saat ini malah dinaikkan kembali. Ini rezim neolib namanya,” tegasnya.
Sebagaimana diberitakan, mulai 1 November 2015 kemarin, Pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan tarif di 15 ruas jalan tol. Langkah ini dilegitimasi keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 507/KPTS/M/2015:
Berikut 15 Ruas Toll yang tarifnya dinaikkan:
1. Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi)
2. Jakarta-Tangerang
3. Dalam Kota Jakarta
4. Tangerang-Merak
5. Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR)
6. Serpong-Pondok Aren
7. Pondok Aren-Ulujami
8. Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang)
9. Padalarang-Cileunyi
10. Palimanan-Kanci
11. Semarang ABC
12. Surabaya-Gempol
13. Belawan-Medan-Tanjung Morawa
14. Tol Ujung Pandang Tahap I dan II
15. Bali Mandara