Jakarta, buletinnusantara.com
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Nadiem Anwar Makarim berkunjung ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta kedatangannya diterima oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. Kedatangannya untuk melakukan tabayun terkait kontroversi Kamus Sejarah Indonesia yang diterbitkan Kemendikbud sejak 2017.
Meskipun kamus sejarah yang tidak mencantumkan pendiri NU KH Hasyim Asy’ari tersebut bukan dikerjakan pada masa jabatannya, Nadiem dengan tegas meminta maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi, terutama kepada warga NU.
“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami sudah membentuk tim untuk merevisi total kamus tersebut,” ujar Nadiem di kantor PBNU, Kamis (22/4).
Sementara itu, Sekjen PBNU HA Helmy Faishal menyampaikan bahwa pihaknya memberikan saran, masuk, sekaligus kritik terhadap terbitnya Kamus Sejarah Indonesia juga tidak mencantumkan nama KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden ke-4 RI.
“PBNU menyampaikan kritikan dan masukan yang sangat luas sekali kepada Mas Menteri bahwa sejarah berdirinya Indonesia tidak lepas dari peran para kiai dan ulama NU dalam konteks membangun dan merintis berdirinya NKRI,” ucap Helmy.
Direktur Wahid Foundation Hj Yenny Wahid juga secara khusus mengapresiasi Mendikbud Nadiem Makarim yang sudah merespons dengan cepat kontroversi kamus sejarah tersebut.
“Kami mengapresiasi Mas Menteri Nadiem yang sudah responsif walaupun peristiwa pembuatan kamus tersebut bukan terjadi di zaman beliau, tapi beliau menunjukkan komitmen untuk memperbaiki dan merevisi,” kata Yenny.
Dengan kasus kamus tersebut, imbuh Yenny, dirinya juga mengungkapkan rasa syukur bahwa hikmahnya kamus tersebut dapat diperbaiki sebagai bahan pembelajaran bagi generasi mendatang.
“Perbaikan kamus tersebut penting, agar generasi muda dapat lebih mengenal lagi para tokoh-tokoh bangsa serta kontribusi mereka terhadap kemerdekaan maupun pengisian kemerdekaan bangsa Indonesia,” tutur Yenny.