Plt. Dirjen PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud, Hamid Muhammad, menyatakan 56% sekolah swasta minta bantuan ke pemerintah untuk biaya operasional akibat pandemi covid-19. Menurutnya, 60% orang tua murid minta agar SPP hanya dibayar 50% dari semestinya.
Berkaitan dengan pernyataan itu, Ketua LP Ma’arif NU PBNU, Z. Arifin Junaidi, menyampaikan, sekitar 90% satpen di lingkungan LP Ma’arif NU mengalami kesulitan biaya operasional. “Dalam dua-tiga bulan ke depan yang sekitar 10 persen itu juga akan mengalami kesulitan yang sama.”, tegas Arifin.
Seluruh satpen LP Ma’arif NU yang berjumlah sekitar 21.000 – terdiri dari sekitar 13.000 madrasah dan 8.000 sekolah – mengandalkan uang SPP baik untuk operasional maupun gaji. Dengan kejadian luar biasa pandemi covid-19 ini tentu satpen LP Ma’arif NU mengalami kesulitan keuangan. LP Ma’arif NU harus menggaji sekitar 600.000 PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan), yang selama ini karena gajinya di bawah UMK, memiliki penghasilan dari pekerjaan atau usaha lain. Namun karena sebagian besar berpekerjaan atau berpenghasilan dari sektor informal, yang karena pandemi covid-19 ini kolaps, tentu PTK LP Ma’arif NU juga mengalami kesulitan ekonomi.
“Kami juga tak bisa memaksa orang tua murid untuk tetap membayar uang SPP, karena sebagian besar mereka juga berpenghasilan kecil dan sangat membutuhkan uang yang seharusnya untuk membayar SPP itu.”, kata Arifin.
LP Ma’arif NU berusaha mengumpulkan donasi untuk membayar gaji PTK, tapi hasilnya kurang menggembirakan. “Kami berharap pemerintah membantu PTK kami, baik dari dana BOS maupun dana-dana lain untuk pendidikan, dan memasukkan PTK kami ke dalam daftar penerima bantuan untuk warga yang terdampak covid-19.” Pungkas Arifin.