Jakarta, buletinnusantara – Pemerintah yaitu Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian PUPR, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersinergi menyiapkan pesantren untuk beradaptasi dengan protokol kesehatan di era kebiasaan baru (new normal) karena pandemi Covid-19 dengan mengalokasikan bantuan sebesar Rp2,6 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pesantren.
Alokasi ini terdiri dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Lembaga Pesantren/MDT/LPA sebesar Rp2,38 triliun, serta bantuan pembelajaran daring bagi pesantren selama 3 bulan sebesar Rp211,7 miliar.
Secara rinci, alokasi BOP tersebut dapat membantu sekitar 21.173 lembaga pesantren, dan 62.153 lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah serta 112.008 Lembaga Pendidikan Al-Qur’an. Sementara itu, bantuan pembelajaran daring akan diberikan selama 3 bulan sebesar Rp5 juta/bulan untuk 14.115 lembaga.
“Bantuan Operasionalnya untuk pesantren kecil dan pesantren sedang yang sudah buka, sekali saja diberikan (one shot) untuk membantu protokol kesehatan. Bantuan untuk pembelajaran daring Rp15 juta untuk 3 bulan. Jadi, Rp5 juta perbulan. Boleh untuk beli paket data, kabel, mic, atau untuk kebutuhan daring di pesantren,” jelas Direktur Anggaran Bidang PMK Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Purwanto pada konferensi pers virtual Kamis, (16/07) di Jakarta tentang Program PEN untuk Pesantren.
Di samping itu, pemerintah juga memberikan insentif untuk guru/ustaz dan pengasuh pondok pesantren melalui skema bantuan sosial/ Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kemenag akan berkordinasi dengan Kemensos untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dukungan pemeriksaan kesehatan berupa Rapid Test/ Swab Test juga dilakukan oleh pemerintah bagi para santri di lingkungan pesantren.
“Kami dapat masukan dari Kemenkes, tes sebaiknya hanya untuk mereka yang memiliki gejala sakit dan melapor ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat atau Dinas setempat untuk mendapat pemeriksaan,” paparnya.
Terakhir, adalah bantuan pembangunan/perbaikan sarana/prasarana tempat wudhu, wastafel, MCK di 100 pesantren yang tersebar di 10 provinsi dimana 1 propinsi terdiri dari 10 pesantren yang akan dijadikan pilot project.
“Menggunakan optimasi data yang ada di PU (Kementerian PUPR khususnya Ditjen Cipta Karya),” ia menambahkan.
Selain bantuan BOP dan pembelajaran daring tersebut, di tahun 2020 ini, beberapa alokasi dan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp991,8 miliar tersebar di beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) selain Kementerian Agama.
Alokasi tersebut yaitu untuk pembangunan rusun pondok pesantren di 5 lokasi, program pengembangan wirausaha di pesantren, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan & sanitasi di 40 pesantren, bantuan rak atau buku oleh Perpustakaan Nasional, dan penyediaan akses internet di pesantren oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. (nr/ds)
