Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen mendorong Kementerian Kesehatan untuk melakukan riset Kesehatan agar Indonesia tidak tergantung kepada impor alat kesehatan. Selain itu, ia juga menilai bahwa ketergantungan akan impor alkes berpotensi membuka peluang bagi para mafia.
“Jangan ada mafia kesehatan. Banyak sekali alat kesehatan dalam negeri yang kualitasnya bagus, berstandar internasional dan harganya lebih murah. Kita sudah sepakat alokasi 20% penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2020 untuk alat kesehatan dalam negeri. Maka, jika nanti itu tidak tercapai atau tidak sesuai ekspektasi, maka harus dipertanyakan.” Tegasnya pada rapat yang digelar di Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI, Menteri Riset dan Teknologi RI/ BRIN, Kepala BPOM, dan Dirut PT. Bio Farma, Selasa, 14 Juli 2020, Senayan.
Mengusung tema “Perkembangan pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan”, ia juga menegaskan agar kualitas komunikasi publik BPOM dan lembaga lain lebih ditingkatkan lagi. Pasalnya, Selama ini, ia banyak menerima keluhan dari masyarakat mengenai prosedur yang dijalankan BPOM, untuk uji obat atau produk kesehatan. “Maka, harus ada komunikasi publik yang baik dan komprehensif, agar masyarakat tidak bingung dengan uji klinis, pra klinis, dan prosedur lain yang harus dijalankan secara ketat.” Ujarnya.
Nabil turut memberikan masukan kepada pihak pemerintah untuk mengalokasikan anggaran guna membangun rumah sakit portable. Hal tersebut menurutnya sangat berguna untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah pedalaman.
“Pemerintah harus alokasikan anggaran untuk bikin rumah sakit portable, yang bisa dibongkar pasang secara cepat dengan tim khusus dan tenaga medis yang disiapkan secara khusus. Hal ini penting untuk menjangkau kawasan terluar dan pedalaman, juga untuk antisipasi bencana pada masa mendatang.”
Tak lupa, pada kesempatan tersebut, Nabil menyampaikan apresiasinya kepada berbagai pihak yang telah terlibat dalam menangani persoalan Covid-19.
“Apresiasi yang tinggi terhadap TNI-Polri yang fokus bantu penanganan Covid-19 dan penyiapan adaptasi budaya baru. Juga, pemerintah melalui Kemenristek dan Kemenkes harus melibatkan tenaga medis dari rumah sakit-rumah sakit dari lingkungan TNI-Polri untuk riset-riset lanjutan.” Ucapnya.