Buletin Nusantara – JAKARTA – Program memberantas mafia-mafia pertanahan di Indonesia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diapresiasi Ketua Lembaga Pengawasan Pembangunan Indonesia (LPPI), Abdul Hamid Rahayaan. Ia mengaku respek terhadap komitmen Presiden Jokowi agar pemerintah tak ragu memberantas mafia tanah.
“Saya selaku Ketua Lembaga Pengawasan Pembangunan Indonesia maupun sebagai penasehat pribadi ketua umum PBNU, sangat mendukung pernyataan presiden Jokowi, ini menunjukkan bahwa presiden Jokowi memahami dan mengetahui kejahatan pertanahan di masyarakat yang mengakibatkan penderitaan masyarakat kecil akibat ulah dari mafia pertanahan,” ujarnya kepada pers di Jakarta, Kamis (23/9).
Masalah ini, kata Hamid, seperti yang dialami oleh keturunan H. Munawar Bin Salbini, pemilik tanah seluas 13 Hektar di Jl. S Parman yang kini berdiri bangunan megah semisal apartemen dan fasilitas lainnya. Tanah itu diperoleh oleh PT Agung Podomoro dengan cara merampas dan merampok hak rakyat kecil dengan bekerja sama dengan mafia tanah terkenal atas nama Lioe Nam Khiong, dan kini para ahli waris hidup di atas kemiskinan. “Sementara mafia dan para perampok ini hidup di atas kemewahan dengan menjadikan aset keluarga H Munawar Bin Salbini sebagai hak mereka,” ungkapnya.
Menurut Hamid, mereka itulah tipelogi para penjahat tanpa merasa berdosa merampas dan merampok hak rakyat untuk memperkaya diri mereka. Oleh karena itu, bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah suatu kebenaran berdasarkan realita di masyarakat, dan sekarang apakah Kapolri loyal terhadap pernyataan presiden dalam membasmi para mafia tersebut.
“Memang yang ada dalam pikiran masyarakat bahwa untuk menghadapi para mafia yang berduit ini sulit untuk hukum dapat diberlakukan mengingat mereka sudah terbiasa mendapatkan harta atau apapun itu dengan cara-cara kotor, yang menjadi pertanyaan apakah Kapolri sejalan dengan sikap presiden atau tidak, jika Kapolri tidak sejalan atau loyal maka pernyataan presiden tersebut tidak bermakna,” tegas Hamid.
Untuk menuntaskan masalah mafia tanah, Hamid meminta semua pihak harus mengawasi keseriusan kinerja Kapolri dalam memberantas para mafia tanah di Indonesia. “Sehingga apa yang menjadi sikap dan komitmen presiden Jokowi dapat terlaksana demi keadilan dan untuk mengembalikan hak-hak rakyat kecil yang terzalimi,” pungkasnya. (rls)