Banjarmasin, Buletinnusantara – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo melakukan kunjungan kerja ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, guna memastikan kesiapan, kapasitas dan infrastruktur terkait penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Minggu (7/6).

Kunjungan kerja tersebut sekaligus dilakukan sebagai respon cepat atas arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) Penanganan COVID-19 pada Senin (2/6). Turut serta dalam rombongan, dua pejabat lainnya yakni Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.

Mengawali agenda kunjungan kerja, Doni Monardo bersama Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menkes Terawan meninjau laboratorium Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Banjarbaru, yang berada di bawah wewenang Kementerian Kesehatan RI melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun BBTKLPP tersebut sebelumnya telah ditunjuk Kementerian Kesehatan menjadi satu-satunya laboratorium COVID-19 dan menjadi satu-satunya yang dimiliki Pemprov Kalsel.

Dalam peninjauan tersebut, Doni Monardo yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama dua pejabat serta para rombongan melihat langsung apa yang menjadi kendala di lapangan sehingga memicu angka kasus COVID-19 di Kalsel mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Hal pertama yang menjadi permasalahan adalah terbatasnya infrastruktur dan jumlah untuk alat uji spesimen, seperti tes cepat Polymerase Chain Reaction (PCR), minimnya alat kesehatan penunjang penanganan COVID-19 dan sumber daya manusia.

Selama ini, laboratorium BBTKLPP Banjarbaru hanya memiliki 2 unit alat TR-PCR kapasitas pemeriksaan 134 perhari, di mana kemampuan pemeriksaan yang dapat dilakukan sebanyak 204 perhari. Kapasitas tersebut diketahui tidak mampu mengatasi lonjakan pasien.

Hal itu juga dibenarkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang menyatakan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah alat uji spesimen, juga alat-alat kesehatan lainnya.

“Alat uji sampel kita sedikit. Untuk melakukan testing massal kami kewalahan,” jelas Sahbirin.

Sejalan dengan itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina juga mengatakan bahwa dengan terbatasnya alat uji sampel membuat data menjadi tertumpuk dan masuk antrean yang pada akhirnya menjadikan data menjadi naik secara drastis, setelah hasil pemeriksaan keluar dan dilaporkan secara bersamaan.

“Penumpukan tersebut kemudian yang menyebabkan angka penambahan naik drastis, sebab hasil tes dari antrean yang sudah keluar kemudian dilaporkan secara bersamaan,” kata Ibnu.

Di samping itu, keterbatasan dalam pemeriksaan yang akhirnya menimbulkan antrean juga berpengaruh pada mentalitas pasien atau orang dalam pemeriksaan.

Menurut Wali Kota, banyak pasien yang mengeluh dan tak sedikit yang justru menjadi acuh, sebab masyarakat terlalu lama menunggu hasil diagnosa pemeriksaan.

“Antrean pemeriksaan juga menjadikan pasien menjadi gelisah karena hasil diagnosa lama keluarnya,” ungkap Ibnu.

*Kota Banjarmasin Sumbang 50 Persen Kasus di Kalsel*

Sebagai informasi, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kalimantan Selatan per hari Minggu (7/6) ada sebanyak 1.247 orang. Kemudian pasien yang masih dirawat ada 1.047, pasien yang dinyatakan sembuh ada 104.

Adapun yang dinyatakan meninggal terkonfirmasi positif COVID-19 ada sebanyak 96 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ada 226 dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) 844. Data akumulasi tersebut didapakan dari 13 kabupaten/kota di Kalsel

Dalam data yang dikantongi Ibnu, Kota Banjarmasin menyumbang 50 persen pasien dari total keseluruhan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Lima puluh persen kasus di Kalsel disumbang dari Kota Banjarmasin, yakni sebanyak 652 orang. Ada 328 yang isolasi mandiri dan sisanya dirawat secara intensif di beberapa rumah sakit,” jelas Wali Kota.

Menurutnya bahkan tidak ada satupun wilayah di Kota Banjarmasin yang ditetapkan atau menjadi zona hijau.

“Sudah 52 kelurahan di Banjarmasin berada di zona merah. Sudah seluruhnya, tidak ada yang hijau. Sehingga protokol kesehatan kami tegakkan,” jelasnya.

Melihat dari permasalahan tersebut, Ketua Gugus Tugas mengambil langkah cepat dengan memberikan bantuan sebanyak 2 alat TR-PCR sekaligus guna mendukung pengujian sampel dan diharapkan dapat mengurai kendala yang selama ini di alami oleh Pemprov Kalsel.

Selain 2 alat tes PCR, Gugus Tugas juga menyerahkan bantuan lain berupa alat kesehatan lainnya meliputi masker bedah sebanyak 25 ribu lembar, sarung tangan medis 2.500 pasang.

Kemudian baju Alat Pelindung Diri (APD) sebanyak 3.500 unit, Burton Cap ada 300, masker N95 2.000, PCR-RNA-VTM sebanyak masing-masing 5.000, face shield 2.000 dan alat rapid test sebanyak 6.000.

Di sisi lain, Doni juga meminta kesadaran masyarakat Kalimantan Selatan agar dapat melakukan observasi, baik melalui kelembagaan maupun secara pribadi, khususnya bagi mereka yang sebelumnya mengikuti tablig akbar di Gowa.

Data menunjukkan bahwa kenaikan angka kasus positif COVID-19 di Kalsel paling banyak diawali dari klaster Gowa.

Berdasarkan laporan sementara, sudah ada kurang lebih 900 warga yang telah melapor secara sukarela dan telah dites. Sedangkan faktanya ada kurang lebih 2.000 warga yang turut hadir dalam tablig akbar dan berpotensi tertular.

“Siapa yg pernah ikut acara tablig akbar di Gowa ada lebih 2000 orang, tapi baru 900 yang terdaftar. Saya harap agar secara sukarela memberitahukan kepada pejabat dinas setempat untuk diketahui apakah yang bersangkutan positif atau negatif,” kata Doni.

Hal itu menjadi penting, sebab banyak kasus yang terjadi di Kalsel adalah adanya terkonfirmasi positif COVID-19 namun tanpa gejala, terutama adalah kalangan usia muda.

“Kalau kalangan muda mungkin bisa selamat, tapi kalau yang sudah usia lanjut dan punya komorbiditas, maka bisa fatal,” jelas Doni.

Demi memudahkan penanganan tersebut, Doni juga menawarkan sebuah solusi yakni kolaborasi Pentahelix. Yakni pelibatan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas dan media massa.

Menurut Doni, pelibatan para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh yang berpengaruh lainnya juga menjadi solusi agar masyarakat dapat lebih mengikuti arahan pemerintah terkait penerapan protokol kesehatan.

“Tolong mengikutsertakan tokoh agama, tokoh adat untuk ikut membantu. Sekali lagi wabah covid akan berakhir, untuk itu modal stamina kita adalah kebersamaan,” kata Doni.

“Kuncinya adalah bagaimana menegakkan aturan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Selepas melaksanakan kunjungan kerja di Kalimantan Selatan, Ketua Gugus Tugas beserta rombongan kemudian bertolak menuju Sulawesi Selatan untuk kegiatan yang sama. (APJ)*