Jakarta, buletinnusantara – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengawali pagi ini dengan menerima kedatangan Aliansi Kebangsaan (Forum Rektor atau FRI dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri atau FKPPI) di ruang kerjanya. Dalam pertemuan ini, para akademisi dari sejumlah universitas terkemuka menyerahkan berkas pokok pikiran mengenai haluan negara.
Pertemuan digelar di ruang kerja Pimpinan MPR Gedung Nusantara III Lantai 9 Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/8/2016). Aliansi Kebangsaan dipimpin Pontjo Sutowo didampingi Ketua Forum Rektor Indonesia Rochmat Wahab, Dawam Rahardjo, Yudi Latif, dan beberapa rektor.
Dalam pertemuan tersebut Zulkifli juga didampingi oleh Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta dan Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono serta Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono. Di kesempatan ini, Pontjo Sutowo menegaskan Indonesia memerlukan haluan negara yang jelas dalam melakukan pembangunan berkelanjutan untuk jangka panjang.
Sebab para akademisi menilai tidak sedikit visi pemerintah pusat dan daerah tidak saling bersinergi. Tak ayal, pembangunan menjadi tidak merata dan daerah seringkali tertinggal.
“Kita lepas dari haluan negara. Sehingga visi kita belum jelas dan kita belum tahu 10 tahun mendatang akan jadi seperti apa,” terang Pontjo yang juga Ketua Umum FKPPI.
Hal senada juga ditimpali oleh Ketua FRI Rochmat Wahab. Menurutnya landasan ekonomi saat ini tidak lagi menerapkan ekonomi Pancasila sehingga program tidak berkesinambungan.
“Ekonomi Pancasila hilang sejak tidak jadi haluan sehingga pembangunan itu tidak ada pegangan. Ekonomi Pancasila itu contohnya keseimbangan antara pusat dan daerah, sekarang tidak ada keseimbangan itu semua digeneralisir oleh pusat,” terangnya.
Zulkifli menyampaikan, di MPR sudah disepakati haluan negara dan sekarang sedang dirumuskan haluan negara seperti apa. Oleh karena itu sumbangan ide dari forum rektor kami terima dengan baik.
“Saya kira ini bisa jadi landasan utama dan sumber MPR,” ujar Zulkifli.
Zulkifli berharap seluruh pihak, termasuk akademisi untuk ikut mengawal proses penyusunan haluan negara. Sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak untuk kepentingan bersama di kemudian hari.