Jakarta, buletinnusantara – Pemerintah terus menyesuaikan dan memperbaiki kebijakan di tengah berbagai tantangan teknis implementasi program seperti keterbatasan data dan infrastruktur. Selain itu, pemerintah bersikap terbuka dan fleksibel terhadap dinamika yang ada, serta mempersiapkan berbagai skenario dan rencana kontijensi untuk menghadapi ketidakpastian.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ketika menjadi salah satu pembicara dalam diskusi panel acara peluncuran virtual the Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juli 2020 dengan tema Long Road to Recovery secara video conference pada Kamis (16/07).
“Saya setuju (data) ini adalah area dimana pemerintah Indonesia butuh ditingkatkan lagi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi Indonesia, tentunya memberikan tanggungjawab lebih bagi pemerintah daerah untuk mengupdate data kepada kelompok atau keluarga keluarga miskin dan update data. Kementerian Keuangan juga mendukung pemerintah daerah agar bisa mengupdate data dari rumah ke rumah tangga yang membutuhkan dukungan sehingga mereka bisa diidentifikasi dan datanya terus ditingkatkan,” ujar Menkeu.
Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dibangun atau didasari dari mobilisasi orang dan barang dan juga modal dengan tanpa batas atau borderless dan inilah yang menciptakan growth atau pertumbuhan ekonomi di negara-negara emerging yang maju dan negara berkembang. Melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam masa pandemi yang diperkirakan mengalami kontraksi, Indonesia harus mempersiapkan diri bersiap-siap untuk melihat outlook atau prospek apa saja yang optimistik dan tidak optimistik.
“Itulah yang menjadi alasan mengapa kita memiliki rencana cadangan atau contingency plan. Kita selalu berharap yang terbaik tetapi mempersiapkan yang terburuk juga dan ini coba kita lakukan melihat dimana ada kontraksi dari Mei hingga Juli,” ungkap Menkeu.
Dalam setiap kebijakan yang diambil, pemerintah selalu mencoba mengidentifikasi gagasan kebijakan yang baik tetapi implementasinya sangat bergantung dari data serta mekanismenya apakah bisa mencapai kelompok sasaran dengan cara yang sangat efektif dan apakah infrastrukturnya sudah cukup baik yang diperlukan untuk mengeksekusi kebijakan yang bisa menjangkau kelompok yang ingin dijangkau.
“Ini adalah hal-hal yang selalu menjadi tantangan tidak bagi pemerintah bukan karena pemerintah tidak bisa mengidentifikasi, tetapi bagaimana menjangkau mereka dengan cara yang paling efektif ini adalah sangat penting dan yang terakhir dengan semua tantangan ini kita juga harus menyadari sebagaimana yang disebut bahwa kapasitas fiskal bukannya tidak terbatas, kita harus memastikan prioritasnya apa dan di area mana saja dan apakah kebijakan ini efektif,” pungkas Menkeu. (ip/hpy/nr)
