Jakarta, buletinnusantara – Presiden Joko Widodo telah melantik Dewan Pengarah dan Eksekutif Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Pelantikan ini, berlangsung di Istana Negara, pada Rabu (07/06/2017).
UKP-PIP diharapkan dapat mendorong pembelajaran yang segar dan kongkret atas nilai-nilai Pancasila. Di tengah benturan ideologi di Indonesia, UKP-PIP memiliki peran strategis untuk mengkampanyekan Pancasila dalam perspektif kekinian.
Dewan Pengarah UKP-PIP, yakni: Megawati Soekarno Putri, Try Sutrisno, Prof. Dr. KH Ma’ruf Amin, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, Prof.Dr.Syafii Ma’arif, Prof. Dr. Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.
Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, yang menjadi Dewan Pengarah UKP-PIP, mengungkapkan harapannya atas kinerja Unit Kerja Kepresidenan ini. “Selama ini, bangsa Indonesia telah mendapat tantangan yang demikian besar, khususnya dalam prinsip dan ideologi berbangsa. Warga negeri ini, harus memahami kembali Pancasila dalam perspektif yang segar, kontekstual. NU sejak awal, konsisten merawat dan menjaga Pancasila,” ungkap Kiai Said.
Ketua Umum Pagar Nusa Nahdlatul Ulama, M. Nabil Haroen, menyatakan harapan besarnya atas UKP-PIP. “NU telah membuktikan, dalam segenap narasi sejarahnya, betapa warga Nahdliyyin konsisten menjaga Pancasila, sebagai ideologi negara dan prinsip kebangsaan. Bahkan, NU jelas membangun jembatan antara niali-nilai Islam dan Pancasila, yang harmonis dan kontekstual,” jelas Nabil.
“Kita dapat membaca rangkaian yang jelas, sejak 1945, 1965, hingga 1984, hingga era Reformasi, NU memaknai momentum besar kebangsaan dengan rujukan Pancasila dan nilai-nilai Islam. Untuk sekarang ini, Pancasila harus menjadi prinsip kebangsaan di tengah ancaman ideologi transnasional,” terang Ketua Umum Pagar Nusa.
Nabil menambahkan, untuk sekarang, UKP-PIP dapat mengembangkan program internalisasi Pancasila yang lebih kontekstual. “UKP-PIP harus didorong menjadi unit kerja yang memiliki peran signifikan menguatkan, mengkampanyekan Pancasila agar lebih segar. Seraya, menyiapkan strategi membendung ideologi transnasional yang mengancam negeri ini. Tapi, jangan sampai Pancasila hanya sebagai stempel, harus ada pemaknaan dan program relevan yang terstruktur dan terkoneksi dengan ormas-ormas di negeri ini,” harapnya.
Nahdlatul Ulama, selama ini menjadi organisasi kemasyarakatan yang paling konsisten merawat Pancasila, ketika ideologi negara ini mengalami ancaman sepanjang sejarah bangsa (*).