JAKARTA – Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Abdul Rochman menyatakan akan tetap berada di garda depan terhadap radikalisme dan setiap usaha menggangu, mengganti bentuk negara menjadi Daulah Islamiyah atau khilafah.
“Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menkopulhukam, Menhan, Mendagri, dan Menag untuk serius memerangi radikalisme. Kami mengapresiasi dan mendukung. Ini membuat tugas Ansor menjadi ringan. Karena memang masalah radikalisme ini sudah mengkhawatirkan,” kata Abdul Rochman, saat memberi keterangan pers usai Rapat Koordinasi Nasional GP Ansor yang dihadiri Ketua Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia, di Jakarta, Kamis (7/11).
Menurut Adung, sapaan akrabnya, radikalisme agama yang berkembang minimal 8 tahun terakhir, bisa disebut negara sudah dalam kategori darurat radikalisme.
“Kebijakan Presiden ini menunjukkan bahwa pemerintah atau negara sekarang akan hadir dalam memberantas radikalisme yang memang sudah merupakan tugasnya. Kami minta pemerintah serius memerangi radikalisme, bukan sekadar narasi atau bahas simbol saja seperti pakaian. Substansinya yang penting,” ujarnya.
Di sisi lain, kata Adung, dukungan GP Ansor terhadap pemerintah tersebut selalu didasarkan pada komitmen kerakyatan dan kebangsaan.
“Selama pemerintah memberikan keberpihakannya kepada komitmen tersebut, GP Ansor akan tetap menjadi mitra strategis. Dan sebaliknya, jika komitmen tersebut bergeser, GP Ansor yang akan pertama kali mengingatkan dan mengambil posisi yang berbeda,” tandas Adung yang didampingi Ketua PW GP Ansor Papua, Kalimantan Timur, Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur.
Dia juga mengatakan, GP Ansor menolak kerjasama dalam bentuk apa pun dengan organisasi manapun yang dinilai mengedepankan kekerasan, melawan hukum dan menginginkan berdirinya negara di luar NKRI.
“Kerjasama ini termasuk di dalamnya adalah kunjungan-kunjungan dan atau komunikasi yang berpretensi politik yang justru akan merusak ukhuwah nahdliyah di kemudian hari,” pungkasnya.